Sejarah Singkat

Posted By Admin Super | 2018-09-11 06:59:58 | 260 kali dibaca

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA KABUPATEN PANGANDARAN

Kelahiran Pemerintah Kabupaten Pangandaran, didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Undang-undang tersebut ditetapkan pada Sidang Paripurna DPR RI hari Kamis, 25 Oktober 2012 di Gedung Nusantara 1, Komplek Senayan Jakarta. Kemudian Kabupaten Pangandaran mendapat persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden RI ( Jum'at, 16 November 2012 ) dan diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri Hukum dan HAM RI Sabtu, 17 November 2012. Sidang paripurna juga menetapkan 4 daerah otonom baru lainnya, yaitu Prov. Kalimantan Utara, Kab. Pesisir Barat ( Prov. Lampung ), Kab. Manokwari Selatan ( Prov. Papua Barat ), dan Kab. Pegunungan Arfak ( Prov. Papua Barat ).

Nama Pangandaran yang sekarang dipakai nama Kabupaten, awalnya merupakan nama sebuah Kecamatan/Kewadanan yang menjadi bagian dari wilayah Kab. Ciamis. Hal tersebut terungkap dalam sejarah pembangunan jembatan kereta api Cikacepit dan terowongan Wihelmina di daerah Kalipucang oleh R. Adipati Adikusumah atau Kanjeng Prebu (1819-1839). Selain masuk wilayah Kab. Cimais, kawasan Kab. Pangandaran pernah dalam pengaruh Kab. Sukapura, yaitu ketika Kab. Tasikmalaya (Kab. Sukapura) dipimpin oleh R.T. A. Sunarya. Kemudian, wilayah Kab. Pangandaran kembali pada pangkuan Kab. Galuh ketika Kab. Sukapura diperintah oleh Raden Saleh Wiratanuningrat (1037).

Jauh sebelum cerita pada zaman "kagaluhan" di wilayah Kab. Pangandaran pernah berdiri kerajaan Galuh Pangauban berpusat Di Ciputrapinggan - Kalipucang dan Galuh Tanduran berpusat di Pananjung - Pangandaran. Kerajaan tersebut pada masa lalu memiliki peradaban cukup maju, yaitu diciptakanya seni Ronggeng Gunung oleh "pengagung" Galuh Tanduran bernama Dewi Rengganis atau Dewi Samboja. Galuh Pangauban atau Galuh Tanduran juga dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat. Paktanya, sekitar abad 16 prajurit dari 2 kerajaan diminta bantaunnya oleh Patih Unus untuk berperang melawan Portugis di Selat Malaka.

Secara etimologis, nama Pangandaran berasal dari kata andar-andar (bahasa Sunda). Andar-andar dalam bahasa Sunda juga bermakna pelancong atau wisatawan. Karena karakteristik pantai Pangandaran yang landai dan pesona pantainya nan indah, maka diyakini sejak dahulu kawasan Pangandaran dikenal sebagai destinasi wisata yang banyak kunjungan wisatawan.

Selanjutnya, kata Pangandaran juga berasal dari kata pangan (Bahasa Jawa) dan daharan (bahasa Jawa). Secara harifah, pangan berarti makanan dan daharan artinya makanan. Jadi nama Pangandaran yang diambil dari kata pangan dan daharan artinya sebuah kawasan untuk tempat mencari penghidupan. Pangandran seperti situasi sekarang banyak dihuni para pendatang, karena masyarakatnya sangat terbuka (toleran) masuknya orang-orang dari daerah lain.

Nama Pangandaran juga disebut-sebut dalam"cacandran" orang tua dahulu kala. Cacandran tentang Pangandaran yaitu "Pangandaran boga Ngaran jadi Hamparan, Cijulang Ngadeg Sorangan, Parigi Ngabatawi". "Pangandaran boga Ngaran jadi Hamparan" dimaknai jika Pangandaran akan menjadi sebuah nama untuk sebuah kawasan yang lebih luas. Faktanya sekarang, Pangandaran yang semula hanya nama sebuah desa, kemudian dijadikan nama kabupaten.

Makna "Cijulang ngadeg Sorangan" yaitu kawasan Cijulang akan berkembang dan maju dengan potensi yang dimiliki . Kawasa Cijulang sekarang, menunjukan tanda-tanda semakin berkembang, yaitu dengan dibangunya Bandara Nusawiru maupun kegiatan wisata di wilayah Cijulang dan sekitarnya.

Sendangkan penggalan cacandran "Parigi Ngabawi" dapat ditafsirkan bahwa kawasan Parigi merupakan pusat pemerintah untuk sebuah kawasan baru. "Nagbatawi" merujuk pada nama Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta yang dahulunya bernama Betawi. Sehingga tidak heran, jika sekarang ibu kota Kab. Pangandaran berkedudukan di Kec. Parigi.

Benih-benih terbentuknya Kab. Pangandaran mulai mengeliat pada era reformasi dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tentang otonomi daerah, pemekaran wilayah dan peningkatan status kota administratif menjadi pemerintah kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, tokoh masyarakat Cijulang bernama H. Abdul Gofar (anggota DPRD Ciamis periode 1999-2004) mendapatkan informasi tentang konsep pemekaran Pesisir Selatan Jabar dari warga Cikubang, Desa Selasari, Kec. Parigi yang menjadi pejabat di Kotamadya Tanggerang bernama H. Affandi Permana (tahun 1992). Informasi H. Affandi Permana kepada H. Abdul Gofar ketika itu, bahwa Bappeda Jabar berencana melakukan pemekaran wilayah di Jabar Selatan yang meliputi pesisir Ciamis Selatan dan Tasikmalaya Selatan.

Bermula dari perbincangan H. Abdul Gofar dengan H. Affandi Permana untuk merespon rencana Bappeda Jabar, kemudian diadakan pertemuan untuk membahas rencana pemekaran Ciamis Selatan. Pertemuan berlangsung di "Saung Apung" yang terletak di Karangtirta, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih. (22 Juni 2004). Pertemuan tersebut digagas oleh sejumlah tokoh masyarakat yang mengatasnamakan diri Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP) yang terdiri dari H. Affandi Permana, H. Abdul Gofar, H. Khandar (alm), H. Djayusman Djayakusumah, SH.,MH.MBA dan Hj. Diah Permasih.,S.Pd

Sepemikiran dengan para tokoh Masyarakat Peduli Pangandaran munculah gerakan baru yang diberi nama Paguyuban Masyarakat Pakidulan(PMP). Awal berdirinya PMP dimulai dengan pertemuan di rumah Toton Legowo di Dsn. Karanggedang Rt. 02/04 Ds. Babakan Pangandaran (Kamis, 15 Juli 2004). Pertemuan dihadiri Titing Abdurrahman (Kec. Pangandaran), Ade Samsudin Aziz (Kec. Parigi), Setia Mardiana (Kec. Parigi). Hadir pula tokoh yang berlatar belakang birokrasi, seperti Drs. Suryana (Sekmat Cigugur), dan Rodih (Kec. Cigugur). Dari kalangan pemuda hadir Sobari (Kec. Cigugur), Enang Kusnadi (alm) (Kec. Pangandaran), Ade Suryana (Kec. Pangandaran), Joni (Kec. Pangandaran), Tasun (Kec. Pangandaran), Ee(Kec. Pangandaran) Sukaya (Kec. Pangandaran), serta dari kalangan intelektual muda bernama Mukhlish (Ds. Harumandala, Kec. Cigugur).

Pertemuan di rumah Toton Legowo menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya: (1) menyatukan tekad untuk mengusung pemekaran wilayah Ciamis Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangaunan ekonomi daerah; (2) membentuk organisasi pengusung pemekaran yang diberi nama Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP); dan (3) menyelenggarakan musyawarah besar untuk menyusun kepengurusan PMP.

Musyawarah besar PMP dilaksanakan di Saung Cilempay Desa Cintaratu Parigi (Jumat, 16 Juli 2004). Acara dihadiri perwakilan dari 10 kecamatan yang terdiri dari berbagai kalangan, diantaranya ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda (karangtaruna), Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Asosiasi Pamong Desa Indonesia (APDI), dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Masyarakat besar PMP juga menghasilkn kepengurusan dan di tetapkan sekretariat di Jl. Raya Cigugur KM 03 No. 525 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi.

Pasca dilakukan serangkai pertemuan, PMP menyelenggarakan deklarasi pemekaran Kab. Ciamis Selatan di Ds. Karangbenda Kec. Parigi (Minggu, 18 Juli 2004). Setelah deklarasi, PMP mengadakan pertemuan di Cirebon dengan H. Affandi Permana (Kamis, 5 Agustus 2004). Hal yang dibicarakan di Cirebon, tentang pengajuan proposal pemekaran (07/PMP/IX/2004) untuk diserahkan kepada Bupati dan ketua DPRD Ciamis (Sabtu, 2 Oktober 2004).

Selanjutnya pergerakan PMP memasang spanduk bertulisan "Selamat Datang di Calon Kab. Pangandaran" yang dipasang di beberapa titik di wilayah Ciamis Selatan. Seperti di Karapyak (Kalipucang), Pangandaran, Parigi, Cigugur, dan di Jayasari Langkaplancar (Kamis, 23 Desember 2004). Para pemrakarsa di pasangnya baligo yaitu Andang, Hendi Kusmaya, A.Md, Drs. Suryana, dan Ade Syamsudin Aziz.

Pergerakan PMP juga mendapat dukungan dari Camat Pangandaran, yang saat itu dijabat Tatang Mulyana, SH, MM (tahun 2004). Tatang mengadakan dukungan jika pergerakan PMP harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, cakupan wilayah yang masuk ke dalam konsep pemekaran Kab. Pangandaran meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Langkaplancar, Kec. Cigugur, Kec. Cijulang, Kec. Cimerak, Kec. Parigi, Kec. Pangandaran, Kec. Sidamulih, dan Kec. Kalipucang. Konsep kewilayah tersebut diambil dari pemilihan daerah pemilihan (Dapil) V pada Pemilu tahun 2004.

Disamping Paguyuban Masyarakat Pakidulan pergerakan untuk terbentukny Kab. Pangandaran, digagas organisasi masa bernama Awi Kahuripan (AK). Awi Kahuripan (AK) melakukan pergerakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ciamis Selatan memiliki potensi yang sangat layak untuk dijadikan sebuah kabupaten. Para pendiri Awi Kahuripan yaitu Eno Karsono (ketua), Yusro Mulyatna (wakil ketua), Saprudin Halip Nurdin (sekretaris), Sukirman (wakil sekretris), H. Tedi Sonjaya (bendahara), Kuwu Didin (penasehat). Para pengurus dibantu oleh sejumlah orang yang bertugas sebagai kordinator kegiatan diantarany Hadi Sudarmo (Pangandaran), Kuwu Sukanda (Kec. Sidamulih), Drs. Atang (Kec. Cijulang), Agus dan Edi (Kec. Banjarsari-Padaherang), Asep Karangnangka (Parigi), Rodih (Kec. Cigugur), Cucu Kurniawan (Kec. Pangandaran), Budiana (Kec. Parigi), Ukan Wahyu Afandi (Kec. Sidamulih), Solih Solihat (Kec. Parigi) dan Prof. Harnadi (Kec. Cijulang).

"Esa Hilang Dua Terbilang", ketika pergerakan para aktivis dari Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP), Awi Kahuripan (AK) akhirnya meredup, kemudian muncul organisasi kemasyarakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan Presidium Pembentukan Kab. Pangandaran (PPKP), pergerakan Presidium, diakui lebih terarah dan terencana, serta mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan elemen partai politik, karena Presidium mendapatkan mandat penuh dari Badan Perwakilan Desa (BPD) se wilayah calon Kab. Pangandaran (92 desa).

Awal terbentuknya Presidium Pembentukan Kab. Pangandaran, bermula dari pembicaraan Eka Santosa dengan H. Supratman, B.Sc. di Langkaplancar (Selasa, 18 Mei 2004). Perbincangan mereka seputar proporsi APBD Kab. Ciamis dipandang tidak memihak pada kepentingan rakyat, karena sektor belanja pegawai dalam APBD Kab. Ciamis 70%, sedangkan sektor belanja publik hanya sebesar 30%. Akibat proporsi belanja publik yang minim tersebut, mengakibatkan realisasi pembangunan di Kab. Ciamis termasuk di wilayah Ciamis Selatan menjadi kurang. Perbincangan Eka Santosa dengan H. Supratman, B.Sc. akhirnya bermuara pada peluang pemekaran wilayah Ciamis Selatan.

“Ibarat api dalam sekam”, ketika wacana pemekaran wilayah Ciamis Selatan menjadi perbincangan hangat dikalangan tokoh masyarakat, Eka Santosa (Ketua Komisi II DPRRI periode 2004-2009) membuat pernyataan di HU Kabar Priangan (Rabu, 15 Mei 2006) tentang peluang pemekaran wilayah untuk Ciamis Selatan . Pernyataan Eka Santosa dalam berita bertajuk “Peluang Pemekaran Ciamis Selatan, Terbuka Lebar”, semakin memantik semangat sejumlah tokoh masyarakat Kab. Pangandaran.

Tokoh masyarakat Pangandaran yang resfek terhadap konsep pemekaran wilayah Ciamis Selatan adalah H. Supratman, B.Sc. Ia merealisasikan konsep pemekaran wilayah Ciamis Selatan dengan cara berkomunikasi dengan kalangan muda yang yang bergabung dalam Gabungan Anak Selatan (GAS) bernama Ino Darsono dan Ikin Sodikin. Pembicaraan antar tokoh tersebut membahas rencana pendirian organisasi pergerakan untuk memerjuangkan pemekaran wilayah Ciamis Selatan.

Rencana mendirikan organisasi pergerakan yang dipelopori H. Supratman B.Sc. sempat mengalami jeda. Penyebabnya, wilayah pesisir Ciamis Selatan mengalami bencana tsunami (Senin, 17 Juli 2006). Dampak tsunami yang menimbulkan 478 korban jiwa dan mengakibatkan sebagian besar fasilitas umum mengalami rusak berat, sehingga tokoh masyarakat banyak disibukan dengan upaya recovery dan rehabilitas psikologis masyarakat.

Pasca tsunami, H. Supratman B.Sc. mengundang beberapa tokoh masyarakat Pangandaran untuk menindaklanjuti rencana mendirikan organisasi pergerakan, (Minggu, 18 Pebruari 2007). Tokoh masyarakat yang hadir pada pertemuan di tempat tinggal H. Supratman yaitu H. Adang Hadari, H. Yos Rosby, Tudi Hermanto, Andis Sose, Sonny Agustina (alm), H. Ino Darsono, dan Ikin Sodikin. Pertemuan menyepakati upaya kongkrit untuk merealisasikan terbentuknya Kab. Pangandaran seperti perlunya dibentuk organisasi kemasyarakatan dan deklarasi bersama yang dapat menggugah semangat komponen masyarakat melakukan perjuangan bersama.

Sepekan dari pertemuan di Dusun Gembor, H. Supratman, menggas pertemuan lanjutan di hotel Mustika Ratu Pangandaran (Sabtu, 24 Pebruari 2007). Pertemuan dihadiri sekitar 34 orang yang merupakan perwakilan masyarakat dari Kec. Kalipucang, Padaherang, Mangunjaya, Banjarsari, Pangandaran, Sidamulih, Cigugur, Cimerak, Parigi, Cijulang, dan Langkaplancar. Hasil pertemuan “Mustika Ratu”, yaitu terbentuknya tim ad hok bernama Panitia Kecil Pemekaran Wilayah Ciamis Selatan (PKPWCS). Susunan pengurus PKPWCS yaitu H. Supratman (ketua), H. Adang Hadari (wakil ketua), Abdul Gofar (wakil ketua), Ino Darsono (wakil ketua), Tudi Hermanto (sekretaris), Sonny Agustina (wakil sekretaris), H. Yos Rosby (bendahara), Ikin Sodikin (kordinator lapangan), Andis Sose, SE (kordinator lapangan), dan Dede Yuda Prawira (kordinator lapangan). Selain itu, ditetapkan beberapa orang pengurus di tingkat kecamatan dan desa.

Pertemuan “Mustika Ratu” juga berhasil menyusun rencana kerja organisasi diantaranya menjaring aspirasi masyarakat tentang rencana pemekaran Kab. Pangandaran . Selain itu, rencana menggelar deklarasi Pembentukan Kab. Pangandaran, di kawasan Star Trush, Selasa, 17 Juli 2007. Rencana deklarasi dikaitkan dengan peringatan satu tahun tragedy tsunami yang mengguncang pesisir Kab. Pangandaran, yang terjadi Senin, 17 Juli 2006.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di kantor Desa Pananjung yaitu mengundang seluruh elemen masyarakat wilayah Ciamis Selatan ditambah perwakilan masyarakat dari Kec. Cikalong Tasikmalaya (Rabu, 28 Pebruari 2007). Kesepahaman yang dicapai pada peretemuan tersebut merubah nama organisasi yang semula bernama Panitia Kecil Pemekaran Wilayah Ciamis Selatan (PKPWCS) menjadi Panitia Persiapan Pemekaran Kab. Pangandaran (PPPKP).

Memantapkan langkah pergerakan, PPPKP berkunjung ke Kantor Lemlit Unpad yang diketuai Dr. Dede Maryana. Kunjungan PPPKP membahas seputar tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah berdasarkan PP No 78 tahun 2007.

Tindak lanjut dibentuknya PPPKP, dilangsungkan pertemuan dengan beberapa elemen masyarakat diantaranya:

1.       Pertemuan dengan kelompok Awi Kahuripan (AK), di rumah Ir. H. Eno Karsono Desa Sukaresik Sidamulih Kamis, 8 Maret 2007. Tokoh masyarakat dari Awi Kahuripan yaitu Yusro, Dedi Kurniadi, S.Hut, Saprudin Nurdin Hanif, Sukirman, Sudarmo, Ukan, Cucu Kurniawan, dan Eno Karsono.

2.       Pertemuan di rumah H. Supratman Ds. Cikembulan, Sidamulih dengan Paguyuban Seni Tradisional (PST) Kamis, 15 Maret 2007. Para seniman tradisional yang mewakili kelompok seni Wayang Golek, Wayang Kulit Purwa, Kuda Lumping, Kacapi Suling, Ronggeng Gunung dan Ronggeng Amen akan melakukan sosialisasi ke tiap daerah, pada acara helaran seni tradisional atau hajatan warga.

3.       Pertemuan di rumah H. Yos Rosby Ds. Cikembulan, Kec. Sidamulih dilakukan dengan tokoh alim ulama se Ciamis Selatan Senin, 19 Maret 2007. Kalangan agamawan menyampaikan rencana pergerakan melalui majelis taklim dan pengajian, sehingga informasi akan cepat sampai kepada khalayak umum

4.       Pertemuan di aula Desa Kalipucang dengan elemen masyarakat dari setiap desa di Kec. Kalipucang Rabu, 9 Mei 2007. Beberapa tokoh masyarakat Kec. Kalipucang yang menyampaikan pernyataan sikap dukungan diantaranya Acenh Hasim (Desa Banjarharja), Yoyon Sugiono (Desa Banjarharja), Jajang (Desa Bagolo), Yogi Suprayogi (Desa Bagolo), Ajengan Oloh (Desa Kalipucang), dan Oyat Nurayat (Desa Banjarharja)

5.       Pertemuan di gedung Dakwah Padaherang dengan tokoh ulama, tokoh masyarakat, partai politik se- Kec. Padaherang Sabtu, 12 Mei 2007. Para tokoh yang hadir diantaranya H. E. Kusnadi, SH. Asep Fitri Mediana, S.Ag. Salman, Oman, dan Taufik. Beberapa saran dan usulan masyarakat diantaranya usulan pergantian nama organisasi dari Panitia kecil Pemekaran Wilayah Kab. Pangandaran (PKPWP) menjadi Presidium Pembentukan Kab. Pangandaran (PPKP).

6.       Pertemuan di Desa Cibenda, Kec. Parigi dengan tokoh masyarakat setempat, Minggu 13 Mei 2007. Beberapa tokoh mewakili masyarakat Kec. Parigi Seperti Tedy Sonjaya, KH. Harum Al-Aziz, Nanang, Anwar dan Ketua BPD dari 90 desa yang menyampaikan kesiapan untuk mengawal perjuangan Presidium dalam mewujudkan Ka. Pangandaran.

7.       Pertemuan di gedung HPS Kec. Cigugur dengan perwakilan masyarakat Kec. Cigugur diantaranya KH. Dadang (tokoh agama), Yaya (tokoh adat), Ani Sumartini (perwakilan perempuan), Yusep, KH. Mukhtar, H. Juju, H. Udi, Selasa, 5 Juni 2007. Materi dialog tentang ketimpangan pembangunan di Kec. Cigugur.

8.       Pertemuan di gelanggang olahraga Desa Karangkamiri, Kec. Langkaplancar. Berisi harapan dan dukungan pembentukan Kab. Pangandaran (Selasa, 19 Juli 2007). Perwakilan masyarakata dari setiap desa di Kec. Langkaplancar menyampaikan keprihatinan tentang pembangunan di derahnya.

Merespon dukungan yang semkain kuat terhadap rencana pemekaran wilayah, struktur organisasi dalam PPPKP kemudian dilengkapi dan disempurnakan. Melengkapi kepengurusan dalam organisasi, dibahas dalam rapat kerja di sekretariat PPPKP Desa Babakan, Pangandaran (Minggu, 15 Juli 2007). Demikian halnya, nama organisasi yang semula bernama Panitia Persiapan Pemekaran Kab. Pangandaran (PPPKP) ditetapkan menjadi Prsidium Pembentukan Kab. Pangandaran (PPKP).

Sususnan pengurus PPKP terdiri dari, H. Supratman, B.Sc. (ketua), Drs. Tudi Hermanto (wakil ketua 1), Jaman Solih (wakil ketua 2), Ir. Dedi Ratnadi (wakil ketua 3), dan Adang Sudirman (wakil ketua 4). Sekretaris yaitu Ir. Mohammad Sonny Agustiana (alm) dan wakil sekretaris Andis Sose, SE. Sedangkan H. Yos Rosby menduduki jabatan bendahara, dan H. Adang Hadari wakil bendahara. Kordinator bidang pemerintah, yaitu Saprudin Halip Nurdin, S.Pd, Kolonel Puryadi, Eno Karsono, dan Drs. Sukirman, M.Si. Kordinator bidang politik, yaitu H. Abdul Gofar, H. Ukardi, Dede Prawira dan Nanang Junaedi. Kordinator bidang hokum yaitu H.E. Kusnadi, Bibin, SH, Syarif Hidayat, SH, dan Rohaeni, SH. Kordinator bidang Umum/Humas yaitu H. Djayusman Djayakusumah, SH,MH,MBA, Midjan (alm), KH. Ninuh (alm), dan H. Harum Al-Aziz. Kordinator bidang logistic yaitu Dedi Rosdedi, H. Yaya, Paikun, dan Muhidin. Kordinator bidang pengendalian masa yaitu H. Ino Darsono, Ikin Sodikin, Yana Macan, dan Nanang Junaedi. Kordinator bidang kesekretariatan yaitu Dedi Kurniadi, S.Hut, Dani Sutrisna, Ucu Supriatna, Sos, dan Edi Rusmiadi.

“Cunduk waktu nu Rahayu, datang Mangsa nu Utama”, deklarasi Pembentukan Kab. Pangandran digelar, Selasa 17 Juli 2007. Kawasan Star trush, menjadi saksi bisu perhelatan akbar yang dihadiri masyarakat tidak kurang dari 35 ribu orang. Masa yang datang dari 10 kecamatan, Padaherang, Mangunjaya, Kalipucang, Pangandran, Sidamulih, Cigugur, Cimerak, Parigi, Cijulang dan Langkaplancar.

Hadir di tengah-tengah puluh ribu masa, jajaran Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, Bsc (ketua), Tudi Hermanto, Sos, (wakil ketua), Drs. Jaman, MM (wakil ketua), Sonny Agustiana alm (sekretaris), Andis Sose, SE (wakil sekretaris), H. Adang Hadari (bendahara), H. Yos Rosby (wakil bendahara). Selain itu, hadir pula memenuhi undangan Presidium, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Drs. H. Eka Santosa, Ketua DPRD Ciamis, Jeje Wiradinata, anggota DPRD asal Ciamis Selatan, H. Oman Sugianto (PAN), dan Jajang Ismail, SE (PPP).

Deklarasi pemekaran Kab. Pangandaran diawali dengan orasi dari perwakilan dari tiap kecamatan. Orasi, perwakilan masyarakat dari tiap kecamatan yaitu oleh Ajengan Dadang (Kec. Cigugur), Ajengan Setia Mardiana (Kec. Parigi), Ajengan Abdul Hopid (Kec. Cijulang), Ajengan Amin Mutaqin (Kec. Padaherang), Ustadz Endang (Kec. Sidamulih), Ajengan Oloh (Kec. Kalipucang).

Puncak acara di kawasan Star Trush, dibacakan naskah deklarasi Pembentukan Kab. Pangandaran oleh H. Supratman, B.Sc. Intisari dari naskah deklarasi yaitu memuat latar belakang pembentukan Kab. Pangandaran, cakupan wilayah Kab. Pangnadran yang terdiri dari Kec. Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cigugur, Langkaplancar, Cijulang, dan Cimerak.

Akhir rangkaian acara deklarasi yaitu tausiah oleh Ustadz Jeffry Al-Bukhari (alm). Ustadz kondang yang lebih dikenal dengan sebutan Udje itu memberikan tausiah tentang kemaslahatan suatu bangsa karena perilaku shaleh masyarakatnya. Udje juga mengahangatkan suasana deklarasi Kab. Pangandaran dengan mengumandankan “Shalawat”.

Deklarasi pembentukan kab. Pangandaran tidak dihadiri perwakilan masyarakat dari Kec. Banjarsari (Kab. Ciamis). Padahal, perwakilan masyarakat Kec. Banjarsari sebelumnya mengikuti beberapa pertemuan, termasuk menyatakan kesiapanya masuk ke dalam cakupan wilayah Kab. Pangandaran.

Pasca deklarasi, dokumen berisi dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh wilayah calon Kab. Pangandaran diserahkan Presidium kepada Bupati Ciamis dan Ketua DPRD Ciamis (Senin, 3 September 2007). Dokumen yang berbentuk proposal tersebut menjelaskan cakupan wilayah calon Kab. Pangandaran dari 10 kecamatan, 92 desa, 904 rukun warga, dan 3.117 rukun tetangga. Proposal pembentukan Kab. Pangandran merupakan persyaratan administrative untuk dikeluarkanya surat keputusan Bupati Ciamis, Ketua DPRD Ciamis, Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Jawa Barat.

Menunggu persetujuan dari pemekaran Kab. Ciamis dan DPRD Ciamis, serangkaian pembicaraan dilakukan H. Supratman dan jajaranya dengan pemerintahan Kab. Ciamis. Setidaknya, dua (2) kali pembicaraan dilakukan dengan DPRD Ciamis, yaitu rapat kerja pembahasan pemekaran (Rabu, 12 Maret 2008) dan penjelasan aspirasi masyarakat tentang pemekaran (Selasa, 1 April 2008).

Sembilan bulan sejak usulan Pembentukan Kab. Pangandaran diserahkan, DPRD Kab. Ciamis menyetujui Pembentukan Kab. Pangandaran yang dituangkan dalam SK Ketua DPRD No 188.4/Kep.13/DPRD/2008 (Senin, 12 Mei 2008). Setahun setelah DPRD Kab. Ciamis memberikan persetujuan, Bupati Ciamis mengeluarkan SK Bupati Ciamis No: 135/Kpts.47-huk/2009 tentang persetujuan pembentukan calon Kab. Pangandaran.

Berbekal persetujuan Bupati Ciamis dan Ketua DPRD Ciamis kemudian Presidium mengajukan proposal kepada Gubernur dan DPRD Jawa Barat melalui Biro Otonomi Daerah Prov. Jabar. Pada tahapan tersebut, Kepala Biro Otonomi Daerah Prov. Jabar yang saat itu dijabat Drs. H. Daud Achmad (sekarang pejabat Bupati Pangandaran) memberikan dukungan untuk mempercepat keluarnya persetujuan Gubernur Jabar tentang DOB Kab. Pangandaran.

Bersamaan dengan permohonan persetujuan kepada Gubernur dan DPR Jawa Barat, Presidium menyampaikan aspirasi kepada Komisi II DPR RI (Selasa, 24 Pebruari 2009). Aspirasi Presidium direspon positif kalangan legislatif yaitu Pembentukan Kab. Pangandaran ditindaklanjuti sebagai hak inisiatif anggota DPR RI. Adalah Eka Santosa yang menggalang dukungan anggota DPR RI sebagai hak inisiatif DPR RI. Sehingga, ketika usulan Pembentukan Kab. Pangandaran sedang berproses di Prov. Jawa Barat, Eka Santosa melakukan serangkaian upaya politik untuk menggolkan Kab. Pangandaran.

“Ninggang hade dipoena”, Gubernur dan Ketua DRPRD Jawa Barat memberikan persetujuan tentang Pembentukan Kab. Pangandaran yaitu dengan diterbitkanya SK Gubernur No 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 dan ditindaklanjuti dengan usulan Pembenrtukan Kab. Pangandaran Kepada Presiden RI yang dituangkan melalui SK Gubernur 130/3949/Otdaksm/2009. Disisi lain pimpinan DPRD Jawa Barat juga memberikan persetujuan dengan mengeluarkan SK DPRD Provinsi Jawa Barat No 135/Kep.DPRD-23/2010.

Berkaitan dengan persyaratan administratif pemekaran daerah, dilakukan kajian akademis (Jumat, 8 November 2008). Kajian akademis bertujuan untuk menentukan kelayakan Kab. Pangandaran dimekarkan dari kabupaten induknya. Bertempat di Kantor Pusat Statistik Kab. Ciamis tim pengkaji dari Unpad, ITB, Unigal dan Bappeda Kab. Ciamis melakukan kajian akademmis pada beberapa hal, diantaranya bidang kewilayahan, ekonomis, keuangan, dan potensi daerah.

Ekspos atau laporan hasil kajian akademis calon Kab. Pangandaran dilakukan di Gedung DPRD Kab. Ciamis (Rabu, 17 Desember 2008). Paparan hasil kajian menyatakan calon Kab. Pangandaran , belum layak. Menurut tim pengkaji, factor ekonomi calon DOB Pangandaran dinyatakan berada dibwah kriteria yang ditetapkan, yaitu 55 poin dari skor minimal sebesar 60 poin. Karena tim pengkaji menggunkan data BPS tahun 2006 yang saat itu sendi-sendi kehidupan dan ekonomi wilayah Kab. Pangandaran sedang terpuruk akibat tsunami.

Merespon hasil kajian akademis yang menyatakan Kab. Pangandaran tidak lolos sebagai derah otonom baru, Presidium melakunan komunikasi dengan para pihak terkait. Terutama, Presidium meminta kajian akademis untuk diulang seraya memeperhatikan objektivitas penggalian data dan pemutakhiran data. Akhirnya, menggunakan data tahun 2007 presdiksi tahun 2008 data kajian akademis Jilid II yang dilakukan Unpad, ITB, Unigal, dan Bappeda Ciamis menyatakan calon DOB Pangandaran dinyatakan lolos dan dinyatakan layak untuk dimekarkan.

Upaya memperjuangkan kelahiran Kab. Pangandaran yang digawangi H. Supratman dalam Presidium Pembentukan Kab. Pangandaran banyak mengalami hambatan dan tantangan. Diantaranya, dikeluarkannya moratorium pemekaran daerah (kabupaten dan provinsi) oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penghentian sementara pemekaran derah otonom baru yang dismapiakan SBY (Rabu, 8 April 2009) dalam rapat cabinet di istana negara Jakarta, menjadi tantangan tersendiri menuju terbentuknya Kab. Pangandaran.

Menghadapi sejumlah tantangan, Presidium melakukan komunikasi lebih intensif dan eksekutif di senayan Jakarta. Selain itu, H. Supratman mengajak kalangan eksekutif Kab. Ciamis untuk bersama-sama memperjuangkan kelahiran Kab. Pangandaran. Beberapa nama eksekutif Ciamis yang turut serta memperjuangkan Kab. Pangandaran yaitu Asda I Kab. Ciamis Mahmud, SH. MH dan Kabag Pemerintahan Kab. Ciamis, Drs. Undang Sobarudin. Mahmud SH. MH turut melakukan komunikasi dengan Depdagri seputar rencana kunjunganya ke Kab. Pangandaran. Drs. Undang Sobarudin yang melakukan komunikasi dengan Komisi II DPR RI, menjelang kunjungan legislatif tersebut ke Kab. Pangandaran.

Perjuangan Presidium ketika “bola bergulir” di DPR RI, juga dibantu oleh Drs. Wagiman dan warga Pangandaran yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta bernama H. Sofi Sofiyah dan suami bernama H. Maman. Peran Drs. Wagiman, yaitu mendampingi H. Supratman pada saat petemuan Presidium dengan Komisi II DPR RI seputar rencana pemekaran Kab. Pangandaran memasuki Badan Legeslasi DPR RI. Sedangkan peran Hj. Sofi Sofiyah beserta suami, diantaranya menjadi juru bicara Presidium ketika melakukan lobi politik dengan beberapa partai politik di Senayan Jakarta.

 Hasil lobi politik dan komunikasi yang bergelar oleh Presidium, membuahkan hasil. Dukungan datang dari Ketua Komisi II DPR RI Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, M.Si (Golongan Karya), anggota Komisi II DPR RI Gaffar Pattape (Demokrat), mantan anggota Komisi II DPR RI (periode 2004-2009) Eka Santosa (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Pernyataan dukungan para legislator terhadap Kab. Pangandaran, diabadikan dalam berita di HU Kabar Priangan yang ditulis wartawan bernama Aceng Hasim (20 Agustus 2010). Seperti dikatakan Agun Gunanjar Sudarsa dalam rilis di HU Kabar Priangan, bahwa kalangan legislatif tidak mengenal adanya moratorium, sehingga tahapan pemekaran Kab. Pangandaran di DPR RI tidak terpengaruh. Pada media yang sama, Eka Santosa memberikan pernyataan, bahwa pemekaran daerah adalah hak berdaulat masyarakat yang tidak bias dibendung dan dihentikan oleh siapapun. Selain itu, politisi Partai Demokrat di DPR bernama Gaffar Pattape memberiakan jaminan, rencana pemekaran kab. Pangandaran akan terus digulirkan, karena persyaratan teknis dan administrative yang persyaratkan telah dipenuhin.

Selain pernyataan dukungan, kalangan legislatif melakukan kunjungan kerja ke wilyah Kab. Pangandaran Jumat-Sabtu 24-25 September 2010. Kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI dilakukan Budiman Sujatmiko, Harun Al Rasyid, Nu’man Abdul Hakim, dan lainya. Menyambut kunjungan anggota Komisi 2 DPR RI yang dipusatkan di stasiun Agrobisnis (STA) Kec. Parigi, yaitu Wabup Ciamis Iing Syam Arifin, Ketua DPRD Ciamis Asep Roni (alm) dan sejumlah anggota DPRD Ciamis lainya.

 Selain dukungan dari kalangan legislatif, rencana Pembentukan Kab. Pangandaran juga mendapat apresiasi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Barat, diantaranya Prof. Muhammad Surya, KH. Sopyan Yahya, MA, Hj. Laela, MA dan Safrudin, MA. Dukungan tersebut disampaikan pada saat Presidium berkunjung ke Senayan Jakarta 13 April 2010. Anggota DPD RI asal Jawa Barat kemudian melakukan kunjungan kerja ke Pangandran (Parigi) hari Jumat, 30 Juni 2010.

Puncak perjuangan mewujudkan Kab. Pangandaran terjadi dalam Sidang Paripurna DPR RI yaitu disahkanya Undang-undang No 21 tahun 2012 tentang penetapan daerah otonom baru Kab. Pangandaran, Rabu 25 Oktober 2012. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPR RI (Marzuki Ali). Hadir sebagai peserta siding yaitu Ketua Komisi II DPR RI (Agun Gunanjar Sudarsa), Mentri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi), Mentri Hukum dan Perundang-undangan (Amir Syamsudin). Turut menyaksikan jalanya siding, jajaran Presidium Pembentukan Kab. Pangandaran yaitu H. Supratman, B.Sc (Ketua), H. Adang Hadari (Bendahara), H. Yos Rosby (Wakil Bendahara), Andis Sose (Sekretaris), sejumlah angota DPRD Kab. Ciamis, dan ratusan masyarakat dari berbagai daerah di wilayah Kab. Pangandaran.

Pasca Kab. Pangandaran ditetapkan menjadi daerah otonom, Mentri Dalam Negeri melantik pejabat Bupati Pangandaran (Senin, 22 April 2013). Mengisi jabatan tersebut yaitu Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si. Tugas yang diemban pejabat Bupati Pangandaran jilid 1 diantaranya menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah, mengangkat pejabat untuk mengisi perangkat daerah, memfasilitasi terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memfasilitasi berlangsungnya Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pangandaran.

Karena masa jabatan, Dr. Drs. H. Enjang Naffandy, M.Si., berakhir kemudian diganti oleh Drs. H. Daud Achmad. Pejabat Bupati Pangandaran jilid II dilantik Rabu, 22 April 2015 oleh Gubernur Jawa Barat atas nama Mentri Dalam Negeri. Tugas yang diemban Drs. H. Daud Achmad melanjutkan program sebelumnya, terutama memfasilitasi berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah pertama di Kab. Pangandaran (Rabu, 9 Desember 2015). Tugas yang berada di pundak pejabat Bupati Pangandaran jilid 2 sangat strategis, karena akan menentukan terpilihnya pemimpin pemerintah Kab. Pangandaran masa jabatan 2015-2020.


Share