WORKSHOP HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA DENGAN APLIKASI SISKEUDES VERS

Posted By Admin Super | 28-03-2019 11:48:38 | Umum, Daerah, Pemda, | 91 Kali dibaca

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Siskeudes pada tahun 2015. Pasca UU Desa dirilis, tahun 2014 BPKP survey ke desa - desa di lima Provinsi. Hasil survey memperlihatkan bahwa pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola Desa sangat banyak.

Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa di seluruh wilayah Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat Kabupaten/Kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing.

Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah menghimbau agar Siskeudes dapat diimplemetasikan oleh desa - desa di seluruh Indonesia. Saat ini, 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan Siskeudes.

Launching Siskeudes Versi 2.0 yang menyesuaikan dengan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa

Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari dalam sambutannya mengatakan, “Kami merasa sangat terhormat dikarenakan kami merupakan Kabupaten yang baru berusia 6 tahun, yang tentu saja dengan segala keterbatasan yang ada tapi tidak menghalangi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran dalam berbagai bidang,” ungkanya.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tata kelola pengelolaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes, sehingga memberikan konsekuensi bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten Pangandaran, untuk lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam tata kelola pengelolaan keuangan desa. Konsekuensi logis tersebut erat keberadaannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi aparatur Pemerintah desa di Kabupaten Pangandaran,” tambah Wabup.

Sudah lebih dari 2 tahun UU Desa diberlakukan, saat ini desa-lah yang merencanakan sendiri kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaannya, desa mendapatkan dana yang cukup besar, namun di sisi lain terdapat kesenjangan yang tinggi antara tuntutan kompetensi dengan kondisi SDM di desa agar dapat mengolah keuangan dengan baik, karenanya kebutuhan berupa aplikasi pengelolaan keuangan desa menjadi solusi terbaik untuk menjembatani kesenjangan tersebut dalam waktu singkat.

Aplikasi Siskeudes hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat terapan aplikasi Siskeudes, secara efektif diperlukan langkah-langkah operasional secara sistematis yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Pemerintah Desa. Guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pangandaran, perlu diupayakan diantaranya dengan menerapkan aplikasi sistem keuangan Desa Siskeudes, perlu disampaikan bahwa Kabupaten Pangandaran sejak rilis Siskeudes tahun 2016 sudah 100% menggunakan aplikasi Siskeudes untuk tata kelola keuangan Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, keuangan Desa dikelola berdasarkan praktek-praktek Pemerintahan yang baik.

Azas-azas pengelolaan Desa sebagai berikut;

Kesatu. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Kedua. Akuntabel yaitu mewujudkan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengolahan dan pengendalian Sumber Daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Azas akuntabel yang menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan dari hasil akhir kegiatan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga. Partisipatif yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan lembaga Desa dan unsur masyarakat Desa.

Keempat. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

“Melalui acara kegiatan workshop implementasi tata kelola keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes seperti ini, diharapkan semua aparatur pemerintahan Desa yang ada agar bisa melaksanakan tata kelola keuangan desa dengan lebih baik. Hal ini sangat diharapkan agar masing-masing pengelola keuangan Desa bisa mengetahui kelemahan yang dimilikinya, sehingga nanti bisa dijadikan pedoman untuk ke arah perbaikan,” tutup Wabup.

Terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau undang-undangan desa telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia, UU ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi obyek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kini memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunan sendiri.


Share