RAIHAN PENGHARGAAN WTP KE 2

Posted By Admin Super | 31-10-2018 07:24:17 | Daerah, Pemda, | 41 Kali dibaca

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi, Rabu ( 31/10). Bertempat di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat

Penghargaan ini di serahkan oleh Kepala  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid,  diterima langsung oleh Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata didampingi kepala Badan Pengelolaan keuangan daerah  (BPKD) Drs Hendar Suhendar.

Hadir pada kesempatan ini wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat , Arman syfa, Kepala Dinas  Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan ini bermaksud untuk terus menumbuhkan  komitmen dan budaya secara berlanjut dalam membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat pemerintah daerah maupun masyarakat, maka pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi berupa penganugrahan piagam penghargaan dari pemerintah RI atas laporan keuangan pemerintah derah( LKPD)  tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi.

Dari 28 kabupaten kota yang ada di jawa barat hanya 25 kabupaten kota yang laporan keuangan pemerintah derah (LKPD)nya mendapat opini AUDIT Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dan kabupaten pangandaran merupakan salahsatunya.

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang baru 2 kali mendapat opini WTP bersama 5 pemerintah derah di Jawa Barat yaitu kab bandung, kota bogor, kota cirebon dan kota tasikmalaya

Dalam pidatonya Ka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Jawa Barat menyampaikan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian harus disukuri karena memiliki makna bahwa ( 1) LKPP/LKPD telah disajikan secara wajar atas aspek material sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). (2) telah terlaksananya sistem pengendalian interen yang efektif. (3) laporan keuangan perintah pusat/daerah telah di ungkap secara memadai (4) telah dipenuhinya seluruh ketentuan perundang yang berlaku.


Share